KebijakanJepang di Indonesia dalam bidang pendidikan didasarkan pada beberapa prinsip utama. Kemukakan beberapa prinsip utama tersebut! Jawab: Berikut beberapa prinsip utama yang menjadi dasar kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan.
Setelah menduduki Indonesia Jepang mengambil berbagai kerbijakan. Kebijakan Pemerintah Balatentara Jepang, meliputi berbagai bidang, diantaranya. a. Bidang ekonomi 1 Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu meme-nuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demi-kian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun. 2 Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa’. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kempetai Korps Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan TAHUN PADI PALAWIJA 1941 1942 1943 1944 Sumber G. Mudjanto, 1992. Tabel Produksi Pangan Tahun 1941-1944 kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya ber-hubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Pengerahan sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang. Untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang. Setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokokai Kebaktian Rakyat Jawa dan Nogyo Kumiai Koperasi Pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad. b. Bidang pemerintahan Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah peme-rintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke 16 dengan pusatnya di Jakarta dulu Batavia. Sumatera diperintah oleh Tentara ke 25 dengan pusatnya di Bukittinggi Sumbar. Sedangkan Indonesia bagian Timur diperintah oleh Tentara ke 2 Angkatan Laut dengan pusatnya di Makasar Sulsel. Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu, dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini diang-gap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan Syu dan diperintah oleh seorang Residen Syucokan. Keresidenan terdiri dari kotapraja Syi, kabupaten Ken, kawedanan atau distrik Gun, kecamatan Son, dan desa Ku. Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberap sub-kare-sidenan Bunsyu, distrik, dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi tiga daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram Maluku dan Papua. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten Bunken, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil pegawai yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya 1. Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti Belanda di kalangan pen-duduk Indonesia. 2. Menggunakan tenaga Timur Asing Cina. Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita-cita Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya. 3. Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua’ yang ingin membebaskan suadara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang dilakukan Jepang. Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak mengun-tungkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan bahkan terpaksa Jepang memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Husein Djajadiningrat, serta Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan Surio sebagai Residen Jakarta dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang men-dapat kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan adalah Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat Chuo Sangi In, semacam Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka. Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam peme-rintahan Jepang dan menjalankan roda pemepeme-rintahan merupa-kan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia harus mampu menjalankan pemerintahan secara baik. Oleh karena itu, pengalaman pada masa pemerin-tahan Jepang merupakan modal yang sangat berguna karena bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola orga-nisasi besar seperti negara. c. Bidang militer Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi militer. Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintah Jepang, di antaranya 1 Heiho pembantu prajurit Jepang adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya dipeuntukkan bagi orang-orang Jepang. Para anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran. Untuk itu, pemerin-tah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelejen untuk melatih para anggota Heiho. Latihan dipimpin oleh Letnan Yana-gawa dengan tujuan agar para pemuda Indonesia dapat melak-sanakan tugas intelejen. 2 Pembela Tanah Air PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Menjelang berakhirnya latihan kemiliteran angkatan ke 2, keluarlah surat perintah untuk membentuk PETA. Namun, Letjen Kamakici Harada memutuskan agar pembentukkan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Untuk itu, dicarilah seorang putera Indonesia yang berjiwa nasionalis untuk memimpin PETA. Akhirnya, pemerintah Balatentara Jepang meminta Gatot Mangunpraja Gambar Jajaran Angkatan Muda, mulai kanak-kanak dilatih kemiliteran oleh Jepang Sumber Tugiyono, 1985. seorang nasionalis yang bersimpati terhadap Jepang untuk menulis permohonan pembentukkan tentara PETA. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 7 September 1943 dan permohonan itu dikabulkan dengan dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Seirei No. 44, tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukkan PETA, ternyata menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Seinendan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda sebenarnya bukan pangkat, tetapi nama jabatan. Ada lima macam pangkat, yaitu 1 Daidanco Komandan Batalyon, 2 Cudanco Komandan Kompi, 3 Shudanco Komandan Peleton, 4 Budanco Komanda Regu, dan 5 Giyuhei Prajurit Sukarela. Daidanco Komandan Batalyon dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan sebagainya. Cudanco Komandan Kompi dipilih dari mereka yang bekerja, tetapi belum memiliki jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan sebagainya. Shudanco Komandan Peleton biasanya dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Budanco Komanda Regu dan Giyuhei Prajurit Sukarela dipilih dari para pelajar sekolah dasar. Para pemuda yang menjadi anggota PETA dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1 mereka yang menjadi anggota PETA dengan semangat yang tinggi, 2 mereka yang menjadi anggota PETA karena dipengaruhi orang lain, dan 3 mereka yang menjadi anggota PETA dengan perasaan acuh tak acuh. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik akan membawa perubahan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Di sam-ping itu, ada yang percaya pada ramalan Joyoboyo bahwa Jepang akan meninggalkan Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara yang merdeka. Untuk itu, Indonesia memerlukan tentara untuk mengamankan wilayahnya. Para anggota PETA mendapat pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boei Giyugun Kanbu Renseitai Korps Latihan Pemimpin Gambar Para wanita dilatih baris-berbaris Sumber Tugiyono, 1985 Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Nama lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Setelah mendapat pendi-dikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembangannya, beberapa anggota PETA mulai kecewa terhadap pemerintah Balatentara Jepang. Kekecewaan itu berujung pada meletusnya pemberontakkan. Pemberontakkan PETA terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang djipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakkan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda yang dijadikan tenaga romusha. Adapun organiasi semi militer yang dibentuk Jepang antara lain; 1 Gerakan 3A Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bertujuan a Menghimpun bangsa indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. b Mempropagandakan kemenangan Jepang. c Menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. 2 Pusat Tenaga Rakyat Putera. Putera dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3 A. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan Sekutu. Putera didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kyai Haji Mansyur. Mengapa Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putera? Namun, para tokoh pergerakan nasional itu ingin menggunakan Putera sebagai alat perjuangan. Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944. Dengan demikian, maksud pembentukkan Putera tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. 3 Jawa Hokokai Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk pada Gambar Latihan Seinendan bagi para pemuda Sumber Tugiyono, 1985. tahun 1944, setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar berbakti, maka rakyat harus rela berkurban, baik harta benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerah-kan emas, intan, dan segala harta benda terutama beras untuk kepentingan perang. Akibatnya, kemiskinan merajalela di mana-mana, rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat banyak yang mati karena kelaparan. Rakyat dididik/dilatih kemiliteran untuk memperkuat pertahanan Indonesia apabila diserang oleh Sekutu. Rakyat dipaksa untuk melaksanakan kerja paksa untuk membangun barak-barak militer. Rakyat dipaksa untuk menjadi romusha. d. Bidang sosial Salah satu kebijakan yang cukup penting dalam bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua’ Jepang dan saudara muda’ Indonesia. Sedangkan penduduk Timur asing, terutama Cina adalah golongan masyarakat yang sangat dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-citanya. Hal ini sesuai dengan propaganda Jepang bahwa Asia untuk bangsa Asia’. Namun dalam kenyataannya, Indonesia bukan untuk bangsa Asia, melainkan untuk bangsa Jepang. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial, seperti 1 Pembentukkan Rukun Tetangga RT. Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi RT. Pada waktu itu, Jepang membu-tuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya Kinrohoishi kerja bakti yang menyerupai Gambar Para petani menyerahkan padi ke Jepang Sumber Tugiyono, 1985 dengan kerja paksa. Oleh karena itu, pembentukkan RT dipandang sangat efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas masyarakat. 2 Romusha adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, romusha dilaksanakan dengan sukarela, tetapi lama kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Hal itu dapat dimaklumi karena daerah peperangan Jepang semakin luas. Tenaga romusha dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Serawak, Thai-land, dan Vietnam. Para tenaga romusha diperlakukan secara kasar oleh Balatentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Kekejaman Jepang terhadap tenaga romusha menyebabkan para pemuda berusaha menghindar agar tidak dijadikan tenaga romusha. Akhirnya, Jepang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kasar. 3 Pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami peru-bahan. Sekolah Dasar Gokumin Gakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu Shoto Chu Gakko SMP dan Chu Gakko SMA. Di samping itu, ada Sekolah Pertukangan Kogyo Gakko, Sekolah Teknik Menengah Kogyo Sermon Gakko, dan Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun Syoto Sihan Gakko, Sekolah Guru empat tahun Guto Sihan Gakko, dan Sekolah Guru dua tahun Koto Sihan Gakko. Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanya Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Dai Gakko di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik Kagyo Dai Gakko di Bandung. Kedua Sekolah Tinggi itu meru-pakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong praja diselenggarakan Sekolah Tinggi Pamongpraja Kenkoku Gakuin di Jakarta. 4 Penggunaan Bahasa Indonesia. Menurut Prof. Dr. A. Teeuw ahli Bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda bahwa pendu-dukan Jepang Gambar Gambaran yang menunjukkan kemiskinan endemis masa pendudukan Jepang di Indonesia Sumber Tugiyono, 1985. merupakan masa bersejarah bagi Bahasa Indone-sia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan Bahasa Belanda dan digantikan dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943 semua tulisan yang berba-hasa Belanda dihapuskan diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, teta-pi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sejak saat itu, banyak karya sastra telah ditulis dalam Bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan 1943, Djinak-djinak Merpati, Hantu Perempuan 1944, Barang Tidak Berharga 1945, dan sebagai-nya. Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan karyanya berjudul Taufan di atas Angin, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Selain itu, penyair terkenal pada masa pendudukan Jepang, Chairil Anwar yang mendapat gelar tokoh Angkatan ’45 dengan karyanya Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah mem-berikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk mengguna-kan dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok Tanah Air. RANGKUMAN Serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menandai munculnya Perang Dunia II. Serangan itu akhirnya menyulut peperangan di antara negara-negara Eropa, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu perang ini sering dinamai Perang Eropa. Pada masa Perang Dunia II Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Perang ini diawali dengan penyerbuan yang sangat gemilang pasukan tentara Jepang ke Pangkalan Angkatan Perang Amerika di Pearl Harbour. Setelah penyerbuan itu, bagaikan air bah tak terbendung, pasukan Jepang terus bergerak ke selatan, dan masuk ke Indonesia. Tentara Belanda di Indonesia dengan begitu mudahnya digilas bala tentara Jepang, Akhirnya tentara Belanda menyerah tanpa Gambar Para pekerja Romusha sedang bekerja Sumber Tugiyono, 1985 syarat kepada bala tentara Jepang. Setelah menguasai Indonesia, bala tentara Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer pendudukan Jepang, yaitu Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara Kedua Puluh Lima untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara Keenam Belas untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta dan Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makasar Ujungpandang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang kemudian membentuk beberapa organisasi. Organisasi itu antara lain. Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai. Jepang juga membentuk organisasi militer, antara lain tanda merah di cut Heiho dan PETA. Di samping membentuk organisasi, Jepang juga mengadakan pengerahan tenaga rakyat secara paksa romusha dan pengerahan/pengumpulan paksa hasil produk pertanian dari rakyat Indone-sia. Walau hanya berlangsung singkat, kurang lebih tiga setengah tahun, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat mendalam bagi penderitaan bangsaIndonesia. Penderitaan, kelaparan, penyakit menjadi bagian kehidupan yang dominan dalam masa pendudukan Jepang. LATIHAN I. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pertanyaan-pertanyaan di
E penerapan kebijakan Romusha. Pembahasan: Kebijakan politik Jepang di Indonesia antara lain: Membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional Indonesia, kecuali MIAI. Melibatkan berbagai tokoh nasionalis Indonesia dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah kekuasaan. Pemerintahan bersifat militer.
Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » Sejarah » 5 Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang Politik April 9, 2019 1 min readKebijakan Jepang di Bidang Politik – Sejak berkuasanya Jepang di Indonesia, pemerintahannya kemudian membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A’la Indonesia MIAI, yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi dengan Hasyin Asj’ari sebagai juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerak para tokoh pergerakan terutama yang bersikap nonkooperatif terhadap Jepang melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempetai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang EkonomiPenghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana sangat ditekankan pada masa sekarang ini, nyaris tidak berlaku pada zaman Jepang Dalam Bidang PolitikDalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan kebijakan sebagai Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Membentuk kerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk Gerakan Tiga A, dengan menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketuanya. Tujuan dari gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan Membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Poesat Tenaga Rakyat Poetera dan menunjuk empat serangkai, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansyur sebagai pemimpinnya. Tujuan dari organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu, Akan tetapi, oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintah Hindia-Belanda. Setelah melihat bahwa Poetera ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian membubarkan Tujuan PUTERA Bagi Bangsa Indonesia Maupun Jepang4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Cuo Sangi In pada tanggal 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas mengajukan usul memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ddengan masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Mendirikan Jawa Hokokai Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang gunseikan atau seorang kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Kata “kebaktian” mengandung arti siap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mengalami nasib serupa dengan organisasi terdahulu yang tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di lua pulau HokokaiNah, itulah dampak kependudukan jepang di Indonesia dalam bidang politik beserta kebijakan Jepang selama berkuasa. Demikian artikel yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda, sekian dan terima kasih.RahmatS. 10 Maret 2022 04:15. Dalam rangka menegakkan kekuasaannya di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di bidang politik adalah . a. mewajibkan penggunaan bahasa Jepang b. melarang penerbitan pers yang menggunakan bahasa Indonesia c. melarang keberadaan organisasi Jakarta - Ketika mendarat di Indonesia, Jepang mulai menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi yang buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik dkk, demi menyokong kebutuhan perang, Jepang merombak struktur ekonomi rakyat Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara beberapa kebijakan ekonomi perang guna mendukung pemerintah Jepang,yaituMengawasi dan Memperbaiki Prasarana EkonomiDikarenakan Belanda menghancurkan sejumlah objek vital, termasuk prasarana ekonomi di Indonesia, Jepang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengawasan dan memperbaiki beberapa prasarana, seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan juga mengawasi gerak-gerik praktik ekonomi rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan pengawasan adalah menetapkan pengendalian harga Wilayah Persawahan Mengutip buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA kelas XI oleh Dr. Abdurakhman dkk, keadaan produksi beras di Indonesia pada saat itu sangat menurun, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat pun tidak samping itu, kebutuhan pangan Jepang untuk perang meningkat. Maka dari itu, pemerintah Jepang memperluas wilayah persawahan. Upaya ini dilakukan dengan harapan produksi beras dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan wilayah persawahan tidak hanya terjadi di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra Timur, Kalimantan, dan SulawesiPenanaman Wajib Tanaman untuk PerangEksploitasi yang dilakukan pemerintah Jepang adalah penanaman wajib atas tanaman-tanaman yang dibutuhkan ketika perang, yakni pohon kapas dan pohon kapas digunakan untuk bahan pakaian, sementara pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas paksa ini ternyata memberikan dampak kerusakan pada tanah para petani Indonesia, sebagaimana tertulis dalam buku bertajuk Nippon Pengubah Sejarah karya Kegiatan PertanianKegiatan pertanian rakyat Indonesia diawasi oleh pemerintah Jepang secara ketat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, terkhusus juga mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah, 30% diserahkan ke lumbung desa, dan sisanya milik penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia. Simak Video "Penembakan di Jepang Satu Tentara Tewas, Pelaku Ditangkap" [GambasVideo 20detik] pal/palKebijakanJepang di Indonesia dalam bidang pendidikan didasarkan pada beberapa prinsip utama. Kemukakan beberapa prinsip utama tersebut! Berikut beberapa prinsip utama yang menjadi dasar kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok etnik dan kelas sosial.Kumpulan Kata Lembaga Pemerintahan Dalam Bahasa Jepang Yang Perlu Kita Pelajari Hari ini kita akan mempelajari bersama tentang kosa kata lembaga pemerintahan dalam bahasa Jepang. Namun sebelumnya mari kita mengenal ulang tentang parlemen atau sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Jepang. Jepang menganut suatu sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan kaisar Jepang. Sedangkan kekuasaan kepemrintahan berada di tangan Perdana Menteri dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tanggan rakyat. Perlu kita ketahui perdana menteri adalah ketua menteri atau seseorang yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah negara dengan sistem parlementer. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara pemersatu rakyat". Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik, sedangkan untuk kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menterinya. Parlemen Jepang merupakan parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem inggris yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis rendah terdiri dari 480 anggota dewan dipilih dalam 4 tahun sekali dan Majelis tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan Memiliki jabatan 6 tahun. Kedua majelis dipilih langsung oleh rakyat, bagi warga masyarakat yang berumur 20 tahun berhak mengikuti pemilihan umum memiliki hak memilih. 漢字「仮名」RomajiBahasa Indonesia 復興庁Fukkou ChouBadan Rekonstuksi dari bencana gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 防衛省Bouei shouKementerian Pertahanan 環境省Kankyou shouKementerian Lingkungan Hidup 国土交通省Kokudou koutsu shouKementrian Lahan, Infrastuktur, Transportasi dan Pariwisata 経済産業省Keizai sangyou shouKementian Ekonomi, Perdagangan dan Industri 農林水産省Nourin suisan shouKementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 厚生労働省Kouseirou doushouKementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 文部科学省Monbukagaku ShouKementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan IPTEK 外務省Gaimu shouKementerian Urusan Luar Negeri 法務省Houmu shouKementerian Kehakiman 総務省Soumu shouKementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi 財務省Zaimu shouKementerian Keuangan 内閣府NaikakukanbouSekeretariat Kabinet 副総理FukushouriPerdana Menteri 漢字「仮名」 Romaji Bahasa Indonesia 大統領DaitouryouPresiden 副大統領Fuku DaitouryouWakil Presiden 政府SeifuPemerintah 内閣NaikakuKabinet 大臣DaijinMenteri 国家官房Kokka kanbouSekretariat Negara 国家開発企画省・国家開発企画庁Kokka Kaihatsu kikaku Shou/Kokka kaihatsu kikaku chouKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS 海事担当調整大臣府Keiji tantou chousei daijinfuKementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman 運輸省Unyu shouKementerian Perhubungan 海洋水産省Kaiyou suisan shouKementerian Kelakutan dan Perikanan 観光省Kankou shouKementerian Pariwisata エネルギー鉱物資源省Enerugi koubutsu shigen shouKementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 政治法務治安担当調整大臣府Seiji houmu chian tantou chousei daijinfuKementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 国防省Kokubou shouKementerian Pertahanan 国営企業省Kokuei kigyou shouKementerian BUMN 協同組合中小企業省Kyoudou Kumiai chuushoukigyou shouKementerian Koperasi dan UKM 工業省Kougyou shouKementerian Perindustrian 商業省Shougyou shouKementerian Perdagangan 農業省Nougyou shouKementerian Pertanian 労働者Roudouryoku shouKementerian Ketenagakerjaan 公共事業国民住宅省Koukyoujigyou kokumin jyutaku shouKementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 環境林業省Kankyou Ringyou ShouKementeran Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 農地空間計画省Nouchi kuukan keikaku shouKementerian Agraria dan Tata Ruang 宗教者Shukyou shouKementerian Agama 保健省Hoken shouKementerian Kesehatan 社会省Shakai shouKementerian Sosial Popular posts from this blog Contoh Kalimat Sehari-hari Dalam Bahasa Jepang Konnichiwa, apa kabar semuanya? hari ini kita akan sedikit mengulas tentang beberapa contoh kalimat dalam bahasa Jepang yang mungkin tergolong sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mempelajari bahasa Jepang jangan khawatir karena untuk contoh kalimat dibawah ini masih tergolong kalimat sederhana, ok langsung saja mari kita coba pelajari kalimat dibawah ini; イスラム教は一日に五回お祈りします [Isuramukyo wa ichinichi ni gokai oinorishimasu] ＝Agama Islam sembahyang 5 kali dalam sehari. 日本人は魚を食べるのが好きです [Nihonjin wa sakana wo taberunoga sukidesu] ＝Orang Jepang suka makan ikan 私はあなたにお会いできて嬉しく思います [Watashi wa anata ni oaidekiteureshikuomoimasu] ＝Saya merasa senang dapat bertemu dengan Anda 私はビールは飲みませんが、ジュースを飲みます [Watashi wa biru wa nomimasenga, Mengungkapkan Kesan Saat Perpisahan Dalam Bahasa Jepang Halo halo apa kabar semua selamat datang kembali di hari ini saya akan shear tentang ungkapan simple bahasa Jepang yang bisa digunakan pada saat perpisahaan. Biasanya pada saat perpisahan kita ditunjuk untuk menyampaikan kesan dan pesan ketika berada di tempat kerja tentang kondisi pengalaman kehidupan di sana. Tentu saja kondisi masing masing pengalaman berbeda, untuk kali ini saya menggunakan kalimat yang biasa dan mungkin pas untuk digunakan untuk para pekerja, trainee di Jepang yang ingin kembali ke tanah air. Beda lagi jika ucapannya seperti berpidato sehingga memerlukan kalimat dan kosa kata yang banyak, namun ungkapan perpisahan dibawah ini hanya sekedar contoh simple saja, Anda semua tentu saja bisa menambahkan atau memodifikasi untuk menyesuaikan jika diperlukan. Berikut ungkapan kalimat dalam bahasa Jepang pada saat perpisahaan; Versi Hiragana, Kanji ; みんなさん、１年間同僚として一緒に仕事ができたこと、嬉しく思います。初めて日本来た Contoh Percakapan Bahasa Jepang Pada Saat Periksa Ke Dokter Hallo semuanya! Jumpa lagi dengan apakabar semua semoga di tengah kondisi dari pengaruh merebaknya pandemi Covid-19 ini teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan cuci tangan, pakai masker, dan tetap dirumah saja. Kali ini saya akan membagikan tentang contoh percakapan pada saat periksa ke dokter dengan bahasa Jepang. Menyampaikan Gejala 症状を伝える：しょうじょうをつたえる ： Shoujou wo tsutaeru Di Rumah Sakit 病院で ：びょういんで ： Biyouin de Pemeran Percakapan リナ Rina Nama Orang 受付 Uketsuke Resepsionis 医者 Isha Dokter ｛病院の窓口で｝Byouin no madoguchide Di Tempat pelayanan resepsionis Rumah Sakit 会話： Kaiwa ：Percakapan リナ ：お願いします ： Onegaishimasu Tolong 受付 ：初診ですか ： Shoshindesuka Periksakah? リナBERBAGAIKEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA, JEPANG DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIDIKAN ISLAM Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi & Sejarah Pendidikan Islam Dosen Pengampu: Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I Disusun oleh: Eko Budiono NIM :16150223 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDA'IYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 2018 KATA PENGANTAR
Semenjak ditandatanginya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Immamura dari Jepang dengan Jenderal Ter Poorten yang menjadi wakil Belanda. secara langsung wilayah Indonesia menjadi daerah pendudukan Jepang. Sejak tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda menjadi salah satu bagian dari kekaisaran Jepang. Kemudian Jepang mengambil berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan di Indonesia. Baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jepang ingin menghilangkan kebudayaan barat di Indonesia. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia antara lain Aspek Kehidupan Politik Pemerintah militer Jepang melarang berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisai politik yang tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam A’la Indonesia MIAI. MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang karena pada prinsipnya Jepang dan MIAI sama, yaitu menolak Barat. Kegiatan politik Pergerakan Nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang. Jepang berusaha untuk mengerahkan semua orang demi usaha perangnya. Organisasi propaganda Jepang giat melancarkan propaganda yang pada pokoknya Jepang mengobarkan perang Asia Pacifik Timur Raya dalam rangka membebaskan Asia dan mempersatukan bangsa-bangsa Asia di dalam lingkungan kemakmuran berasama Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang. Untuk mengurus pergerakan, maka Jepang mengeluarkan undang-undang no. 2 tanggal 8 Maret 1942, isinya, melarang orang-orang Indonesia memperbincangkan soal-soal pergerakan atau propaganda. Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut Jepang membentuk Kempetai Polisi Rahasia Jepang dengan hukuman siksaan atau hukuman mati bagi orang yang melanggar. Aspek Kehidupan Ekonomi Kegiatan ekomoni masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep ekonomi Hakko ichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasn Asia Pacifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pacifik Timur Raya. Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan ekonomi. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan sekutu disita dan perusahaan vital seperti pertambangan, telekomunikasi dan perusahaan transport langsung dikuasai pemerontah Jepang. Jepang juga mengadakan pembatasan-pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi yang merupakan ciri ekonomi perang. Sistim autarki artinya setiap daerah harus mencukupi kebutuhan sendiri serta harus dapat menunjang kebutuhan perang. Selain itu juga rakyat masih dibebani pekerjaan yang bersifat wajib. Rakyat dipaksa untuk dijadikan romusha untuk membuat jalan dan pangkalan perang. Aspek Kehidupan Pendidikan Kegiatan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drasts. Penurunan itu meliputi jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang untuk sekolah dasar hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar lima tahun, sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi murid pelajar yang disebut Gakutotai mereka wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, juga wajib melakukan kerja bhakti kinrohosy antara lain mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang, misalnya menanam pohon jarak, menyiangi sawah, membasmi hama. Jepang juga menanamkan semangat Nippon Sieshin semangat Jepang. Para pelajar wajib hafal lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, upacara bendera yang disertai seikeirie penghormatan terhadap kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Untuk para guru, Jepang mewajibkan untuk mengikuti kursus-kursus bahasa Jepang. Mereka yang lulus ujian diberi tunjangan tambahan. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi kemakmuran bersama Asia Timur Raya Hakko ichiu dan Jepang sebagai pemimpinnya. Pada tahun 1944 Jepang memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk membuka sekolah-sekolah baru, sementara pihak swasta dibolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Para guru juga diwajibkan untuk mengikuti dasar kemiliteran dan indoktrinasi. Sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu adalah Koo Kumin Gakku Sekolah Rakyat 6 tahun Tyu Gakku SMP untuk pria 3 tahun Dyoo Gankku SMP untuk putri 3 tahun Sekolah Menengah Tinggi Djan Sihan Gakku SGB Kooto Sihan Gakku SGA Ika Dai Gakku Sekolah Tinggi Kedokteran Shika Dai Gakku Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi Kagyo Dai Gakku Sekolah Tinggi teknik kenkoku Gakuin Akademi Pamongpraja Aspek Kehidupan Militer Pada bulan April 1943 didirikan dua organisasi pemuda Seinendan Barisan Pemuda dan Keibodan Pembantu Polisi yang langsung di bawah Gunseikan. Seinendan dimaksudkan sebagai tenaga cadangan perang, mereka diberikan pelatihan dasar militer. Anggota seinendan adalah pemuda yang berusia 14-22 tahun. Mereka yang lebih tua dimasukkan ke dalam Keibodan. Para pemuda Indonesia diberi kesempatan pula untuk dididik menjadi pembantu prajurit perang Heiho. Tugas Heiho adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti mengangkat perlengkapan militer dan memasak. Karena Jepang kekurangan tenaga kemudian Heiho ini diikutkan dalam pertempuran atau masuk pasukan tempur. Pada tanggal 3 Oktober 1943, dikeluarkan keputusan tentang pembentukan tentara pribumi yang diberi nama Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air Boei Gyugun disingkat PETA. Perhatian para pemuda untuk masuk Peta cukup besar, terutama pemuda yang sudah tergabung dalam Seinendan atau Gakutotei. Anggota Peta berasal dari berbagai golongan masyarakat. Bersamaan dengan pembentukan Peta di Jawa, di Sumatra dibentuk tetara sukarela yang disebut Gyugun. Manfaat utama yang diperoleh bagi para pemuda-pemuda Indonesia dalam Peta dan gyugun adalah gemblengan fisik dan semangat cinta tanah air, serta kepercayaan diri yang besar. Kaum nasionalis mengarahan mereka untuk kepentingan perjuangan. Peranan mereka amat besar pada masa awal kemerdekaan. Aspek Kehidupan Birokrasi Bulan Agustus 1942 keluar UU No. 27 tentang Aturan Pemerintah Syu dan Tokubetsu yang mengakhiri pemerintahan sementara, diganti pemerintahan militer dan diadakan penggantian pegawai sipil Indonesia dengan pemerintahan sipil Jepang. Berdasarkan UU tersebut, pulau Jawa dijadikan sumber perbekalan perang di wilayah Selatan. Untuk itu dibentuklah daerah Syu Karesidenan, Syi Kotamdaya, Ken Kabupaten, Gum Kewedenan, Son Kecamatan, Ku Kelurahan/Desa, Syu merupakan daerah otonomi di bawah Shucokan Gubernur. Seteleh Jepang melemah dalam perang pacifik, tenaga bangsa Indonesia kembali sebagai penasehat militer. Dibentuk badan pertimbangan pusat Chou Sangi In dalam karesidenan dan kota praja dibentuk Syu dan Tokubetsu Syi Sangi Kai. Pemerintah militer disebut Gum Sheikan yang dijabat kepala staf tentara. Aspek Kehidupan Kebudayaan Di bidang kebudayaan para seniman diberi fasilitas yang cukup, umumnya seni panggung diperbolehkan keliling desa untuk menghibur rakyat, selain itu bioskop keliling sampai ke desa-desa kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan patriotisme dan memuji Dai Nippon. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat diharuskan melaksanakan Seikeri. Seikerei adalah upacara untuk memberikan penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkukan badan kearah matahari terbit. Di samping bahasa Jepang, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat selama masa pendudukan Jepang. Usaha memperkaya perbendaharaan bahasa dilakukan oleh para ahli bahasa dengan membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. Nama kota yang menggunakan bahasa asing diganti dengan nama yang ada dalam bahasa Indonesia, misalnya Batavia diganti dengan nama Jakarta. Gerakan indonesianisasi justri memicu dintingkatkannya pengajaran Bahasa Jepang. Bahkan dianjurkan untuk diberikan tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan kecakapan menggunakan bahasa Jepang pada tingkat I, II, III, IV dan V sesuai dengan pengumuman Gunseikanbu tanggal 27 Juli 1943. Untuk meteri secara lengkap mengenai Masa Pendudukan Jepang di Indonesia silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih About The Author doni setyawan Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
HaloSobat edcent. Sudahkah kamu tahu bahwa ternyata Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia pada tahun 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia, akhirnya Belanda terpaksa menandatangani Kapitulasi Kalijati tanggal 8 Maret 1984. Jadi, penandatanganan ini menjadi tanda berakhirnya masa kekuasaan Belanda dan
ilustrasi kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, sumber gambar Jepang menduduki tanah nusantara, hal pertama yang dilakukan oleh Jepang yaitu membangun sistem pemerintahan. Ada beberapa kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yang harus dipatuhi oleh rakyat Indonesia pada masa buku Pendudukan Jepang di Indonesia oleh Amelia F 2020, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Berakhirnya masa penjajahan tersebut ditandai dengan terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan masa pendudukan Jepang, wilayah nusantara dibagi menjadi tiga kelompok. Pemerintahan militer Angkatan Darat berkedudukan di Bukit Tinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat berpusat di Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut. Pembagian wilayah tersebut berkaitan dengan kepentingan Jepang pada sistem administrasi yang memudahkan pendudukan dan sistem Tentara Jepang Terhadap Bangsa Indonesiailustrasi kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, sumber gambar saja kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia? Simak penjelasannya di bawah iniSetiap partai politik di Indonesia dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1939. Partai yang boleh beroperasi hanya organisasi berbasis agama seperti Majelis Islam a'la Indonesia MIAI.Rakyat diminta agar bekerja tanpa upah yang dikenal dengan istilah membentuk Jugun Ianfu atau kelompok pemuas seks tentara pekerja seks berasal dari berbagai pelosok nusantara. Pihak yang mengkoordinasi tidak lain adalah para bupati yang berkompromi dengan Tonarigumi satuan kekuasaan terkecil.Bahasa yang boleh digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang. Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan dalam bendera dilakukan setiap hari senin setelah matahari terbit. Pengibaran bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang, Kimigayo dan Batavia diubah menjadi Jakarta, dan Buitenzorg diubah menjadi Masehi diubah menjadi kalender JepangPembentukan Kempetai atau Polisi Rahasia yang bertugas mengawasi gerak gerik pejuang Seikerei yaitu tubuh dibungkukkan menghadap arah matahari kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia di masa penjajahan. Kebijakan tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.DLA
KebijakanKebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia. Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Bidang Politik. Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:
Jakarta - Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, tepatnya sejak tahun 1942-1945. Kehadiran Jepang di Indonesia memang disambut dengan gembira rakyat pada masa bantuan berbagai data intelijen, negara Matahari Terbit itu berhasil membuat propaganda agar mendapat simpati rakyat itu nampaknya berhasil, Indonesia berada di dalam cengkraman Jepang pada saat itu. Tak hanya itu, Jepang juga membuat berbagai macam kebijakan yang membuat rakyat Indonesia itu tentu saja berdampak kehidupan rakyat Indonesia di berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial, budaya, militer, kebudayaan, bahasa, dan tentu saja begitu, sejumlah kebijakan di masa penjajahan Jepang ikut menguntungkan dan tak sepenuhnya negatif. Berikut Positif Kebijakan Jepang di Zaman PenjajahanDikutip dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI oleh Dr Abdurakhman dkk, ada beberapa dampak positif dari kebijakan Jepang saat menjajah Indonesia, yaituBahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan pribumi justru menjadi sarana persatuan yang tidak disadari pemerintah Jepang. Mengutip laman Kebudayaan Kemdikbud, tujuan Jepang awalnya mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk menarik hati pribumi. Namun, mereka tak menyadari hal ini menjadi dampak positif bagi gerakan anti-Belanda yang secara tak langsung juga menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk pelatihan militer dan semi-militer yang menjadi bekal rakyat Indonesia dalam menghadapi peperangan dan cikal bakal militer Indonesia saat bendera Merah Putih dan penggunaan lagu Indonesia Raya juga kebijakan tak disadari dan menguntungkan Negatif Kebijakan Jepang di Masa PenjajahanDikutip dari buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia karya Ringo Rahata, Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan yang tentu saja merugikan bagi rakyat Indonesia, seperti1. Penguasaan terhadap perkebunan dan pertanianPemerintah Jepang menguasai serta menyita harta milik musuh dalam hal ini Indonesia dengan menyita perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan vital pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.2. Penguasaan terhadap keuangan dan perdaganganPemerintah Jepang berusaha mempertahankan nilai gulden atau rupiah Hindia Belanda. Bank-bank Belanda dilikuidasi dan digantikan dengan bank-bank Jepang seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko dan Kana hanya itu, pajak dipungut dari berbagai sumber. Termasuk pajak penghasilan dan ada perbedaan pajak antara orang Eropa dan Pengawasan terhadap pendidikanPendidikan di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ketika mulai menerapkan politik etis. Jumlah sekolah dasar dan sekolah lanjutan menurun. Begitu pula jumlah murid dan guru yang ikut menurun. Akibatnya, angka buta huruf menjadi sangat Pengawasan terhadap media komunikasiAngkatan perang Jepang mengendalikan sepenuhnya media komunikasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan pertunjukan sandiwara. Dengan demikian, propaganda Jepang dapat tersebar secara luas dan sangat Rakyat hidup lebih sengsaraSalah satu kebijakan yang paling menyengsarakan rakyat adalah kebijakan romusha, kemiskinan, penyebaran polisi khusus yang akhirnya menghadirkan rasa takut serta trauma bagi masyarakat dampak positif atau negatif dari kebijakan Jepang di Indonesia pada zaman penjajahan. Meski penuh tekanan, masyarakat Indonesia bersama dengan tokoh-tokoh bangsa mampu membawa kemerdekaan dan kehidupan damai seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya, detikers! Simak Video "Penembakan di Jepang Satu Tentara Tewas, Pelaku Ditangkap" [GambasVideo 20detik] twu/twu
Jepangpun mulai mengadakan aksi gempuran-gempuran dalam menguasai wilayah dan pada akhirnya Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Keberadaan Jepang di Indonesia tidaklah lama, namun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial-politik, dan lainnya.
Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Namun, kemudian Jepang justru mengeluarkan undang-undang yang merugikan bangsa Indonesia di bidang politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Dengan demikian kebijakan Jepang di bidang politik adalah melarang membubarkan dan melarang aktivitas semua organisasi politik yang bukan dibentuk oleh pemerintah Jepang.Putera(Pusat Tenaga Rakyat) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan "empat serangkai" , yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Pada awalnya, Jepang membentuk gerakan ini untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar bersedia untuk membantu Jepang dalam peperangan yang dilakukan Jepang.Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia25 April 2022 0101Hai Emran E, Kakak bantu jawab ya. Adapun dampak positif ialah diperbolehkannya penggunaan Bahasa Indonesia, Jepang mendukung anti-Belanda, mendirikan koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, pembentukan tonarigumi atau rukun tetangga. Sedangkan dampak negatif ialah penghapusan semua organisasi politik dari bangsa Indonesia, adanya romusha yang menjadi bahan eksploitasi tenaga kerja bangsa Indonesia, Kebijakan fasis pemerintahan Jepang dan pembatasan pers. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942-1945, saat itu kekuasaan Belanda jatuh kepada bangsa Jepang. Penguasaan tersebut tentunya tidak terlepas dari situasi di dunia yang sedang memanas terutama di wilayah Asia Pasifik, yakni Jepang sedang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Penguasaan dilakukan oleh Jepang di beberapa wilayah di Asia. Hingga pada akhirnya sejak 9 Maret 1942 Jepang menguasai Indonesia. Kurang lebih hanya dalam waktu yang singkat yakni selama 3 bulan Jepang dapat menguasai Indonesia. Dalam perkembangannya, bangsa Jepang menerapkan beberapa kebijakan yang tentunya berdampak kepada bangsa Indonesia. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang positif dan negatif. 1. Dampak positif - Diperbolehkannya penggunaan Bahasa Indonesia - Jepang mendukung anti-Belanda - Mendirikan koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama - Pembentukan tonarigumi atau rukun tetangga 2. Dampak negatif - Penghapusan semua organisasi politik dari bangsa Indonesia - Adanya romusha yang menjadi bahan eksploitasi tenaga kerja bangsa Indonesia - Kebijakan fasis pemerintahan Jepang - Pembatasan pers Dengan demikian, dampak positif ialah diperbolehkannya penggunaan Bahasa Indonesia, Jepang mendukung anti-Belanda, mendirikan koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, pembentukan tonarigumi atau rukun tetangga. Sedangkan dampak negatif ialah penghapusan semua organisasi politik dari bangsa Indonesia, adanya romusha yang menjadi bahan eksploitasi tenaga kerja bangsa Indonesia, kebijakan fasis pemerintahan Jepang dan pembatasan pers. Semoga membantu ya Ÿ˜Škebijakanjepang di indonesia 1. kebijakan jepang di indonesia 2. apa saja?? 3. bidang politik 4. membubarkan 1 organisasi perjuangan di indonesia 5. membangun 2 organisasi resmi untuk menarik simpati rakyat 6. a aa nippon pelindoeng asia gerakan 3a 7. putera pusat tenaga rakyat 8.
Kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan didasarkan pada beberapa prinsip utama. Kemukakan beberapa prinsip utama tersebut! Jawab Berikut beberapa prinsip utama yang menjadi dasar kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok etnik dan kelas sosial. Menghapus secara sistematis pengaruh Belanda dari sekolah-sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai landasan utama. Menjadikan semua lembaga pendidikan sebagai alat untuk memasukkan doktrin ”Kemakmuran Asia Timur Raya” di bawah pimpinan Jepang. - Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat
Pembagiandaerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil (pegawai) yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan.
– Self-Sufficiency merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Jepang pada Perang Dunia II. Self-sufficiency atau swasembada, dimaksudkan untuk memenuhi akomodasi Jepang pada Perang Dunia II. Kebijakan ini memang biasanya diterapkan oleh negara-negara yang sedang terlibat dalam perang untuk mencukupi kebutuhan akomodasi perang di tengah ketidakstabilan juga Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia Politik Ekonomi Desentralisasi Dalam hal penerapan ekonomi desentralisasi, Jepang membebani pulau Jawa dengan dua macam tugas ekonomi. Kala itu Pulau Jawa harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Di sisi lain ia juga harus memproduksi kebutuhan perang Jepang. Tentunya kebijakan ini menjadikan tingkat kesejahteraan rakyat di ambang pilu, sebab kesedian komoditas sangat juga Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang Penguasaan Produksi dan Perdagangan Untuk menguatkan kecukupan atas kebutuhan perang, Jepang menguasai aset-aset produksi sandang, pangan, dan papan. Melalui Gunseikan kepala militer, setiap perkebunan dan pabrik-pabrik dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah Jepang. Perkebunan-perkebunan yang dinilai tidak terlalu dibutuhkan ketika peperangan, seperti kopi, teh dan tembakau, diganti dengan tanaman lainnya yang lebih dibutuhkan untuk perang. Baca juga Kondisi Bangsa Indonesia di Masa Pendudukan Jepang Selain itu, beberapa pabrik juga dirombak oleh Jepang dan dialihfungsikan sebagai pabrik senjata.H9ND0.
